Peraturan


Undang-undang Perpajakan

Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Penghasilan
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/PJ/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.  New!!!
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
  • Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau 26
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atas Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. (Mencabut KMK Nomor : 466/KMK.04/2000, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, kecuali Yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. (Berlaku mulai tanggal ditetapkan)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya. (Mencabut PMK. Nomor : 83/PMK.03/2006, berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. (Berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009)
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 28/PJ/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pelaksanaan UU. Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Perpajakan Lainnya
Anda memerlukan formulir pajak seperti SPT Tahunan, SPT Masa, Bukti Pemotongan atau SSP, silakan klik di sini.

Baca selanjutnya [...]